Wagub Banten Klaim Pemprov Banten Terbuka Dalam Pengelolaan Anggaran

Foto: Wakil Gubernur Banten A Dimyati Natakusumah.

Serang - Wakil Gubernur Banten A Dimyati Natakusumah mengklaim pemerintah provinsi Banten terbuka dan transparan dalam pengelolaan anggaran.

"Gubernur Banten dan Wakil Gubernur Banten tidak neko-neko. Menjaga semua program supaya hasilnya sesuai harapan rakyat, harapan masyarakat, dan harapan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto," kata Dimyati usai rapat pimpinan perangkat daerah, Senin (28/7/2025).

Kata Wagub, rapat itu membahas pengelolaan anggaran pada pendapatan dan pembiayaan. Membahas perencanaan program pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), hingga kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA PPAS). Juga membahas program-program unggulan perangkat daerah.

“Kita transparan. Ini adalah bentuk keterbukaan informasi publik,” tambah Dimyati.

Dalam kesempatan itu, Dimyati menyarankan agar tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Banten untuk melakukan pembahasan perubahan APBD tahun 2025. Menunda program tidak prioritas dan mengutamakan belanja wajib.

“Saya minta TAPD untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian,” ujarnya.

Dimyati pun optimistis anggaran bakal terkelola dengan baik. Belanja pegawai seperti pembiayaan untuk Pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang merupakan belanja wajib merupakan prioritas. Dia pun bilang Pemprov Banten akan membayar honor para PPPK. (*/Red)